BATAM-

Dalam kesempatan tersebut Erwin berharap rakernas sebagai sarana bertukar informasi pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kemajuan perekonomian bangsa. Erwin memberikan apresiasi kepada Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa yang telah memberikan perhatian khusus dengan hadir dalam rakernas tersebut. Erwin meminta kepada seluruh anggota HIPMI yang hadir untuk menginmplementasikan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam rakernas. Tentunya dalam rangka mendukung pemerintah melakukan percepatan pembangunan ekonomi di daerah, sebagaiman tema yang diusung dalam rakernas tersebut “Malalui Rakernas ke-14 HIPMI Mendukung Komitmen Nasional Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Bangsa.

Sementara Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menyatakan dukungannya terhadap HIPMI dalam rangka berpartisipasi dalam pengadaan fasilitas perumahan kepada rakyat agar target yang direncanakan pemerintah dapat terpenuhi. Suharso mengharapkan HIPMI mengkader para anggotanya karena kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Peranan HIPMI dalam kementrian Perumahan Rakyat melalui realestate dalam penyediaan perumahan rakyat bagi masyarakat Indonesia . Turut hadir Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ketua BP Kawasan Batam Musthofa Widjaja, dan pengusaha muda seluruh Indonesia.

(crew_humas/nn)

]]> http://www.humasbatam.com/2010/03/08/hipmi-jalin-kerjasama-dengan-kementrian-perumahan-rakyat/feed/ 0 http://www.humasbatam.com/2010/02/09/pemko-batam-jajaki-kerjasama-dengan-karimun/ http://www.humasbatam.com/2010/02/09/pemko-batam-jajaki-kerjasama-dengan-karimun/#comments Tue, 09 Feb 2010 13:43:52 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/?p=11028 BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun. Menjajaki kerjasama ini, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Karimu, Selasa (9/2). Rombongan dari Pemko Batam yang dipimpin oleh Wako ini tiba di Karimun langsung disambut oleh Bupati Karimun, Nurdin Basirun, Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq beserta jajarannya. Pertemuan yang digelar di Pemkab Karimun ini dipimpin langsung oleh Bupati Karimun, Nurdin Basirun. Pada pertemuan itu, Wako diberi kesempatan pertama kali untuk menyampaikan sambutannya. Mengawali sambutannya, Wako mengatakan bahwa selama ini Pemko Batam telah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Misalnya dengan Bandung, Surabaya bahkan dengan Shenzhen.

Untuk itu, melalui gagasan sederhana untuk membangun daerah sendiri, maka Pemko Batam ingin menjalin kerjasama dengan Pemkab Karimun. Gagasan ini pun disambut baik oleh Bupati Karimun beserta jajarannya. Terlebih saat ini penduduk Karimun yang berada di Batam mencapai 6.000 orang dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Batam. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat saling mengisi potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Saat ini di Batam sudah tidak ada laggi lahan yang tersedia untuk shipyard. Sementara status tanah di Relang hingga kini masih status quo karena HPL nya belum diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

“Lahan di Kabil dan di Batu Besar sudah habis dialokasikan untuk industry shipyard. Tentunya ini bisa menjadi salah satu agenda yang bisa dikerjasamakan dengan Karimun dan untuk dibicarakan selanjutnya,” ujar Wako.

Tindak lanjut kerjasama ini sendiri akan dibahas pada pertemuan berikutnya yang akan melibatkan SKPD terkait dari masing-masing daerah. Masing-masing SKPD akan bertemu dan membawa program unggulan masing-masing untuk dikerjasamakan. Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar seminggu ke depan dan apa yang akan dikerjasamakan nantinya akan dituangkan dalam MoU. Selain peluang kerjasama dibidang shipyard, potensi lainnya adalah kerjasama dibidang pariwisata. Dua daerah ini, Batam dan Karimun menurut Dahlan memiliki potensi yang ukup besar dibidang kepariwisataan. Mengenai budaya menurutnya tidak begitu masalah pada masing-masing daerah. Meski terdiri dari beragam etnis, namun budaya melayu tetap menjadi paying budaya.

“Jumlah penduduk Batam, saat ini sudah mencapai 900 ribu jiwa. Pada tahun 2010, penduduk Batam tembus 1 juta jiwa. Dan harapan saya dari pertemuan ini ada kata sepakat dan ada tim kecil yang akan memfollow up masalah ini,” ujarnya mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan itu Bupati Karimun, Nurdin Basirun kepada seluruh rombongan dari Pemko Batam memaparkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karimun. Dengan optimis Nurdin mengatakan bahwa Pemkab Karimun akan memfollow up maksud dan tujuan dari Pemko Batam. Karimun, menurutnya harus lebih banyak belajar dari Batam. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi Karimun. Mengenai banyaknya kontribusi yang diberikan oleh Karimun terhadap Batam, tidak ditampiknya terutama kontribusi dibidang dunia usaha. Selama ini yang sudah mulai dikerjasamakan adalah dalam bidang keagamaan yakni pelaksanaan MTQ. Nurdin juga menjelaskan kondisi geografis di Kabupaten Karimun termasuk potensi yang dimiliki.

“Karimun diapit oleh daerah-daerah yang menjanjikan. Dengan kedekatan ini diharapkan dapat member dampak yang positif ke Karimun,” paparnya.

Secara singkat ia menjelaskan mengenai transportasi di Karimun, potensi sumber daya alam yang bersumber dari kelautan, perikanan, wisata bahari dan pertambangan. Yang paling membanggakan bagi Karimun adalah, berada di jalur strategis elat Malaka antara Negara Singapura dan Negara Malaysia yang merupakan pusat pertumbuhan barang dan jasa. Sementara yang masih menjadi persoalan di Karimun adalah pelabuhan, jalan, air, listrik dan irigasi. Usai memberikan pemaparan, acara dilanjutkan dengan dialog kecil yang dipimpin oleh Nudin. Dalam kesempatan itu Nada Faza Soraya selaku Ketua Kadin Batam mempertanyakan RTRW Kabupaten Karimun. Sementara itu, Rahman Usman selaku ketua Batam Toureisn Board (BTB) mengusulkan agar diselenggarakan lomba jet sky, sehingga perairan di Kepri dapat diakui secara internasional. Disamping itu event tersebut dapat dijadikan event tahunan. Usai melakukan pertemuan, rombongan melanjutkan peninjauan ke PT Saipem.

Dari Pemko Batam turut mendampingi Walikota, Asisten Ekonomi Pembangunan, Syamsul Bahrum, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Guntur Sakti, Kadishub, Muramis, Kabag Humas Pemko Batam, Yusfa Hendri, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan KB, Nurmadiah dan Kabag Tapem, Heriman. Selain itu juga turut hadir Suheini mantan Anggota DPRD Kota Batam.

(crew_humas/dv)

BATAM – Penerapan argometer terhadap taksi di Kota Batam sudah diterapkan sejak Kamis, (30/7) lalu. Pelaksanaan tera pun masih dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri di Dinas Perhubungan Kota Batam hingga kini. Penerapan argometer taksi di Kota Batam, menurut Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Chris Triwinasis terus berjalan. Agar argometer taksi di Kota Batam berjalan lancar, Dishub juga telah mengundang badan usaha. Dalam bulan ini.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan telah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan argometer taksi keseluruh pangkalan yang sifatnya mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Agar penerapan argometer taksi berjalan Dishub pun melakukan di tujuh pangkalan yang terdapat di Kota Batam. Yakni di Harbour Bay, Pelabuhan Terminal Ferry Internasional, Pelabuhan Inetransional Sekupang, Nongsa Point Marina, Marina, Bandara Hang Nadim danTelaga Punggur. Langkah yang diambil agar argometer taksi di Batam berjalan, telah dibentuk tim Penertiban Angkutan Tidak Resmi dan Penerapan Argometer Taksi di Kota Batam.

“Tim akan bertindak di lapangan setelah SK Walikota keluar. SK Walikota itu sendiri kini masih dalam proses pembuatan di bagian hukum,” kata Chris kemarin.

Tim penertiban angkutan tidak resmi terdiri dari unsur aparat dari Poltabes Barelang dan Denpom bersama Dishub Kota Batam. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan merupakan regulator. Sementara Forum taksi dan Organda tergabung dalam tim Penerapan Argometer Taksi di Kota Batam. Diakuinya, banyak desakan agar Pemko Batam segera melakukan penertiban angkutan tidak resmi di Kota Batam. Ditegaskannya, tanpa adanya dasar hukum berupa SK Walikota Batam sesuai dengan ruang lingkup penerapannya tersebut maka tim belum bisa melakukan penertiban. Bicara mengenai anggaran untuk penertiban ini, menurutnya akan dialokasikan dari pos anggaran operasi penumpang umum dan barang (Penumbar).

“Tim penertiban tidak bisa bergerak tanpa SK Walikota,” katanya seraya berharap para pemilik kendaraan yang sudah komit menrapkan argometer untuk bersabar.

Katanya, apabila seluruh taksi di pangkalan sudah menggunakan argo, secara otomatis taksi yang tidak mengantongi argo tidak boleh melakukan antrian di pangkalan tersebut. Penerapan taksi argo ini menurutnya mengacu pada UU perhubungan serta disejalankan dengan pelaksanaan Visit Batam 2010. Sebelumnya, Dishub bersama aparat kepolisian pernah melakukan penertiban taksi plat hitam di Kota Batam. Terbukti dari hasil penertiban terdapat 20 berkas yang dilimbahkan ke Pengadilan Negeri Batam. Cris menyatakan bahwa ini adalah salah satu upaya Dishub dalam mengurangi jumlah taksi liar di Kota Batam.

“Untuk sosialiasasi pelaksanaan taksi argo di pangkalan, hotel dan mall kita berkoordinasi dengan Organda. Terutama di tujuh pelabuhan itu taksi sudah harus berargo, Seluruh taksi yang parker dikenakan biaya tambahan dan biaya tambahan ini ditentukan oleh pengelola. Paling lambat biaya tambahan ini sudah ditetapkan pada tanggal 1 September 2009,” pungkasnya.

(humas_crew/dv)

“Tim juga merekomendasikan kepada DPRD Kota Batam priode 2009-2014 untuk membentuk tim FTZ DPRD Kota Batam untuk lebih lanjut membahas hal ini,” ungkap Ketua tim khusus pembahasan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus Asmin Patros dalam rapat paripurna akhir, Selasa (25/8).

Rapat paripurna kemarin merupakan paripurna terakhir sebelum pelaksanaan sidang paripurna istimewa pada Sabtu (29/8) bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota DPRD priode 2009-2014. Rapat paripurna kemarin dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Soerya Respationo didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Chablullah Wibisono. Pasangan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan dan Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika hadir dalam rapat paripurna kemarin.

Dengan ditetapkannya Batam sebagai Kawasan KPBPB maka pemasukan dan pengeluaran barang ked an dari kawasan bebas berada dibawah pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Adapun yang menjadi pelabuhan bebas yakni Pelabuhan Batuampar, Pelabuhan Kabil (Citra Nusa dan Pelabuhan Curah/CPO), Pelabuhan Sekupang dan Bandara Hang Nadim. Menurutnya, pemasukan barang dari luar daerah ke kawasan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan. Termasuk jumlah dan jenis barang yang akan dipasok ditentukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

Adapun prosedur pengajuan registrasi izin usaha diawali dengan permohonan dari perusahaan yang diajukan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan. Mengisi formulir registrasi, melampirkan rencana jenis dan jumlah barang yang akan dimasukkan dalam satu tahun dan membuat urat pernyataan bermaterai. Kemudian melampirkan surat izin usaha, tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang, angka pengenal impor, NPWP, Nomor Induk kepabeanan, akte perusahaan dan keterangan domisili. Untuk proses pengurusan izin menurutnya memakan waktu empat hari dan tidak dipungut biaya.

“Terhitung April sampai dengan Juli 2009, rekapitulasi perizinan yang diterbitkan Badan Pengusahaan Kawasan sebanyak 791 perusahaan. Yang terdiri dari izin usaha perindustrian 443 perusahaan dan izin usaha perdagangan 348 perusahaan,” jelasnya lebih lanjut membacakan sambutannya.

Untuk jumlah kawasan industri yang terdapat di kawasan FTZ sebanyak 25 kawasan. Jumlah PMA 1,079 dengan jumlah investasi asing USD 5,188 Miliar. Jumlah investasi dalam negeri USD 5,714. Dan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 261.285 orang dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) 4.490 orang.

(humas_crew/dv)

BATAM – Sebagai wujud baktinya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah Kota Batam, Telkom Divisi Regional I Sumatra, TNI Angkatan Laut, Rabu (27/5) mengoperasikan Fasilitas Telekomunikasi (Fastel) Merah Putih di Pulau Nipah.

Pulau Nipah merupakan pulau terdepan berjarak sekitar 3 Km dari Negara Singapura. Pengoperasian pulau ini melengkapi dua pulau terluar NKRI yang lebih dulu dioperasikan oleh Telkom Divisi Regional I Sumatra, yakni Pulau Rondo yang berbatasan dengan Thailand dan India, dan Pulau Berhala yang berbatasan dengan Malaysia.

Fastel Merah Putih Pulau Nipah ini, secara langsung dioperasikan oleh Wakil Walikota Batam Ria Saptarika, Dewan Komisaris Telkom, Sartono, yang ditandai dengan demo pengoperasian Fastel Merah Putih yang juga disaksikan Executive General Manager Telkom Divre I Sumatra, Muhammad Awaluddin, GM Kandatel Riau Kepulauan, Mulyanta, Mayor Laut Khusus Dantez mewakili Danlanal Batam. Di pulau ini, Telkom juga menyediakan 3 jenis layanan sekaligus yaitu Telepon, Faksimili dan Akses Internet Broadband

Wakil Walikota Batam Ir Ria Saptarika menyambut baik pengoperasian Fastel di Pulau Nipah ini. Karena ini merupakan sebuah pembuktian akan kecintaan Telkom untuk ikut menjaga keutuhan wilayah NKRI yaitu dengan melengkapi pulau-pulau terdepan yang rawan konflik dengan fasilitas telekomunikasi.

Dengan begitu, prajurit angkatan laut yang bertugas didaerah terluar NKRI ini tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ria juga menyebutkan, momen ini merupakan momen yang bersejarah karena pulau-pulau seperti ini jarang sekali disinggahi.

Berikan Sertifikat

Selain mengoperasikan Fastel di Pulau Nipah, pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Batam juga menyerahkan sertifikat kepada sejumlah pengunjung yang baru pertama kali menginjakkan kaki di pulau yang memiliki luas sebesar 60 hektar ini.

(*vt)

BATAM – Berbagai potensi dan keunggulan wisata di Batam sudah mulai menunjukkan daya tariknya dengan menjual obyek-obyek wisata yang tersebar di beberapa kawasan di Kota Batam. Salah satunya di kawasan wisata bahari Nongsa Point Marina (NPM). Sejak 9 – 12 April 2009 yang lalu, sebanyak 600-an turis dari berbagai negara telah menunjukkan betapa menariknya lokasi wisata terpadu Nongsa Point Marina & Resort yang menjadi salah satu entry-point masuknya wisatawan ke Batam khususnya yang berasal dari Singapura dan Malaysia.

Rombongan turis tersebut datang dengan berlayar menggunakan 47 kapal atau yacht ukuran sedang, serta dua kapal mega yacht.

Danche Wongkaren, Director Nongsa Point Marina & Resort menjelaskan kedatangan kapal-kapal tersebut merupakan tindak lanjut dan upaya berkelanjutan dari manajemen NPM dibawah pimpinan Kris Wiluan dan sekaligus Owner Nongsa Point Marina. Dalam perhelatan Singapore Strait Regatta pada bulan Januari 2009 yang lalu dan bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden RI saat itu, pengelola kawasan wisata terpadu di kawasan Nongsa tersebut berjanji akan mengupayakan menggelar even-even international di Nongsa dan sekaligus mendatangkan lebih banyak kapal dengan membawa rombongan wisatawan bahari.

Upaya tersebut mendapat respon dan antusiasme yang sangat menjanjikan oleh para pecinta kapal layar dari seluruh Eropa dan Asia.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan, usai mengikuti Musrenbang tingkat Provinsi Kepri menyampaikan terima kasih dan menyambut gembira terobosan yang secara langsung dikemas oleh manajemen NPM sebagai wujud dukungan dengan program riil dalam menyambut FTZ BBK serta tindak lanjut Visit Batam 2010, ungkapnya dengan nada gembira.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si menambahkan beberapa event yang digelar di NPM sudah masuk dalam kalender event Pariwisata Batam setiap tahunnya dan perhelatan dan kunjungan wisatawan tersebut sudah dibungkus juga dengan kunjungan ke pasar malam selama 3 hari berturut-turt di Turi Beach dan Nongsa Point Marina tersebut juga akan dikemas lagi sehingga antusiasme para wisatawan ini untuk datang lagi di tahun depan dimana seluruh puncak penyelenggaraan Visit Batam 2010 digelar, katanya menambahkan.

Masih menurut Yusfa yang beberapa hari yang lalu juga menyempatkan diri melihat secara dekat penyelenggaraan event di NPM tersebut mengatakan, sebanyak 47 yacht yang bersandar di Pelabuhan Nongsa Point Marina & Resort diantaranya  Kapal Mega Yacht High Seas II berbendera Singapore dan Mega Yacht Mantra bendera British menunjukkan potensi wisata bahari di kawasan wisata terpadu NPM sangat diminati oleh wisatawan mancanegara.

(*ttn)

Jendela Sukses FTZ Batam

BATAM – Setelah diundangkannya produk hukum Nasional berupa Undang-undang yang mengatur tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai turunan dari UU FTZ tersebut, multi tafsir dan multi persepsi terjadi dari sudut pemahaman masing-masing stakeholder di Kota Batam. Untuk meminimalisir hal tersebut, Walikota Batam menggelar acara ‘Coffee Morning’ dengan mengundang Muspida Batam, BP Kawasan Batam serta seluruh stakeholders FTZ tersebut bertempat di lantai 21 Hotel Planet Holiday Batam tadi pagi (30/3).

Dalam acara yang dihadiri Walikota Batam tersebut, turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Batam, H. Ridwan Masyur, SH, MH., Dandim 0316/Batam, Letkol (Inf) Ahadi Martanto, Kapoltabes Barelang, AKBP Leonidas Braksan, Danlantamal, Ketua OB / BP Kawasan, Ir. Mustofa Widjadja, Ketua DPRD Kota Batam, Dr. HM Soeryo Respationo beserta para Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Kakan Imigrasi, Kepala Bea Cukai, Asisten Ekbang Pemko Batam, Kepala BPM Kota Batam, Kadis Perindag, Kaban Pertanahan, Kadispenda yang juga dihadiri media lokal dan nasional untuk meliput kegiatan tersebut.

Pada kesempatan awal, Walikota Batam, Ahmad Dahlan menyampaikan bahwa perlunya komitmen dan kesamaan persepsi seluruh elemen dalam mendukung operasionalisasi FTZ di Batam. “Kita ada kerja besar yg akan dilaksanakan tapi belum banyak tau apa yang akan dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing makanya pertemuan ini dimaksudkan untuk saling bertukar informasi terkait pelaksanaan FTZ ini”, katanya diawal pembukaannya.

Ketua OB, Mustofa Widjadja menyampaikan bahwa struktur organisasi OB mungkin akan dirubah menjadi organisasi yang fleksibel. UU menyebutkan FTZ adalah wilayah RI hanya diluar kawasan pabean Indonesia. Semua keluar masuk barang-barang ditentukan melalui pintu-pintu yang dinamakan wilayah pabean. Hanya dibebaskan dari PPN, PPNBM dan Bea masuk. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan dengan infrastruktur seadanya akan menjadi gejolak, katanya lagi.

Ketua DPRD Kota Batam, HM. Soerya Respationo, mengatakan masalah FTZ yang selalu muncul lebih didominasi dengan peningkatan investasi, tetapi masalah kesejahteraan rakyat juga perlu disimultankan. FTZ dipandang masih terlalu pro pengusaha belum memihak ke rakyat, katanya dengan gaya khasnya.

Sementara Kapoltabes Barelang mengatakan FTZ belum terasa kontribusinya kepada masyarakat. Gaungnya demikian besar di pusat tapi di Batam sendiri masih perlu pembenahan secara holistik dan terpadu. Pada kesempatan berikutnya Danlanal Batam menyampaikan posisi Batam sebagai pintu masuknya orang asing sehingga sangat perlu kewaspadaan untuk melakukan deteksi dini untuk mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di bagian akhir pertemuan tersebut Walikota Batam menekankan berbagai hal yang sangat urgent seperti mekanisme kebutuhan Kota Batam di luar wilayah FTZ. Ke pulau Buluh, Belakang Padang yang sangat perlu diawasi secara koordinatif lintas instansi. Serta perlunya upaya bersama dalam menghidupkan kembali gairah dunia investasi. Termasuk pernyataan di media yg membuat suasana semakin sejuk dan jangan sampai membingungkan berbagai pihak terkait.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si, menambahkan setelah acara Wako Batam menyampaikan dalam konferensi pers dengan madia bahwa tujuan acara tersebut untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan FTZ di Batam. Terhitung 1 April 2009, amanat UU, Peraturan Menteri dan KMK harus sudah mulai jalan, katanya.

Masih menurut Yusfa, dari pertemuan tersebut juga seluruh stakeholder masih harus terus malaksanakan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada masyarakat dan institusi pemerintahan lainnya. Masing-masing instansi juga tetap bisa bekerja supaya dunia investasi di Batam terus bergairah dan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Batam yang sangat terkait dengan terbukanya lapangan kerja, bergairahnya pengusaha UKM, dan memberikan manfaat bagi yang lain sehingga menjadi model sharing bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tutup Yusfa.

(*ttn)

JAKARTA – Walikota Batam, Ahmad Dahlan beserta unsur pimpinan DPRD Kota Batam, Aris Hardi Halim, Rabu (18/3) kemarin langsung menemui Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Fahmi Mochtar untuk melaporkan berbagai permasalahan penyediaan energi kelistrikan di Batam serta berbagai usulan yang diharapkan dapat dijadikan menjadi solusi permasalahan yang dihadapi PT PLN Batam akhir-akhir ini.
Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pusat, Fahmi Mochtar mengatakan, PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam tidak bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah (APBN) karena statusnya swasta murni. Sama halnya dengan kawasan industri Batamindo dan Panbil yang sama-sama memiliki izin PIUKU.

Hal ini diungkapkan Fachmi Mochtar saat bertemu dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berserta rombongan di Jakarta, kemarin. Fahmi Muchtar juga mengatakan, subsidi untuk PLN Pusat pada tahun 2010 bakal dihilangkan.

”Selain tidak dapat subsidi, Fahmi Muchtar juga meminta PLN Batam mengganti namanya untuk menghilangkan kesan milik pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim , kemarin (18/3).

Meski PLN Batam tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun Aris mengatakan, kisruh listrik yang terjadi di Batam sudah ada solusinya. ”Alhamdulillah kami dapatkan solusi dari hasil pertemuan tersebut, Insya Allah tidak terjadi krisis listrik di Batam,” kata Aris.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat lewat Departemen Keuangan (Depkeu) telah mencairkan dana subsidi energi senilai Rp88,4 triliun pada tahun 2008 lalu, dan menganggarkan dana yang sama sebanyak Rp45,9 triliun bagi rakyat. Untuk Batam, pemerintah pusat menyediakan Rp146 miliar bagi subsidi bidang energi tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemko Batam, Drs. Yusfa Hendri, M.Si, menyampaikan bahwa terkait permasalahan yang dihadapi PT PLN Batam dengan beberapa komunitas pengusaha hotel, maal dan restoran di Batam yang terkait dengan cash flow perusahaan kelistrikan tersebut, pihak Dirut PT Perusahaan Listrik Negara akan membawa usulan Walikota Batam dalam rapat RUPS PLN Batam sehingga permasalahan ketenagalistrikan yang terjadi saat ini dan sekaligus mengantisipasi potensi permasalahan yang akan datang sehingga kondusifits investasi di Batam dapat tetap terjaga, terang Yusfa.

(*ttn)

]]> http://www.humasbatam.com/2009/03/19/wako-batam-langsung-temui-dirut-pln-pusat/feed/ 7 http://www.humasbatam.com/2009/03/14/wapres-jangan-hanya-dipancang-lalu-ditinggal/ http://www.humasbatam.com/2009/03/14/wapres-jangan-hanya-dipancang-lalu-ditinggal/#comments Sat, 14 Mar 2009 12:25:00 +0000 Administrator http://www.humasbatam.com/?p=6109 Rusunawa Digesa untuk Dukung Infrastruktur FTZ Batam

BATAM : Kunjungan kerja Wapres RI, HM Jusuf Kalla selama 2 hari sejak kemarin (13/3), bersamaan dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun menandakan keseriusan Pemerintah dalam membenahi berbagai infrastruktur pendukung pelaksanaan salah satu kebijakan nasional tersebut.Wakil Presiden menegaskan, 50-60 persen buruh harus tinggal di rumah susun dekat tempat kerja, dan tidak lagi tinggal di rumah-rumah kumuh yang jauh dari tempat kerja.  “Berbagai sumber menyebutkan biaya transportasi ke tempat kerja menghabiskan hampir 30 persen pendapatan buruh. Kalau perlu dari rusun, buruh bisa jalan kaki atau naik sepeda, atau disediakan bus, jadi lebih hemat,” kata Wapres pada pemancangan tiang rumah susun di kawasan industri terpadu di kawasan Industri Kabil, Batam, Sabtu (14/3)

Wapres menegaskan, sebanyak 350 ribu unit umah susun harus dibangun tahun ini di berbagai kota Indonesia agar biaya hidup masyarakat berkurang dan kesejahteraan lebih meningkat.

“REI siap, BTN siap. Jamsostek tiap saat saya tagih, uang jangan dibiarkan, tapi diinvestasikan seperti ini. Bangsa ini kaya, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) Rp250 triliun, bangun rusun,” katanya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat selain dengan menaikkan UMR (Upah Minimum Regional),  juga menurunkan biaya hidup menjadi salah satu alternatif solusi sehingga masyarakat terbantu pada saat kondisi pekerjaan sedang stagnan.

Kita tidak hanya ingin memudahkan industri dengan FTZ ini, tetapi juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. Ia menegaskan, akan memantau pembangunan rusun di Batam dengan menjanjikan untuk mendatangi lagi Batam suatu saat nanti.

“Jangan hanya pancang lalu ditinggal.. Nanti akan saya cross-check lagi sehingga pembangunan ini berjalan terus, katanya lagi seraya mengingatkan para pihak terkait untuk sgera merealisasikan proyek Rusunawa untuk pekerja tersebut.

Sementara, Gubernur Kepulauan Rakyat Ismeth Abdullah menyebut pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ini demi mendukung kebijakan FTZ. “Dengan turut sertanya pemerintah memikirkan nasib para pekerja di Batam maka investor akan lebih menyukainya,” katanya.

Sementara Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang sejak semalam mengikuti kegiatan dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden tersebut, menyampaikan bahwa program Rusunawa adalah solusi pemukiman bagi para pekerja di Batam, sehingga keterbatasan lahan yang ada dan daya dukung lainnya yang juga sangat terbatas di Batam dapat diantisipasi sejak dini, katanya.

Dengan pembangunan Rusunawa ini sekitar 10 twin block dengan jumlah kamar sebanyak 770 unit dengan type 27 akan memuat sebanyak kurang lebih 3000 orang dengan rasio 1 kamar dihuni maksimal 4 orang yang berlokasi di kawasan industri kabil, ungkapnya disela-sela acara pemancangan tersebut.

Manajemen PT JamsostekPersero senantiasa berkomitmen akan segera merealisasikan Rusunawa ini sebagai bentuk pelayanan kepada para peserta jamsostek dengan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) hibah dan bergulir. Pembangunan Rusunawa ini sebagai salah satu bentuk program DPKP bergulir jangka panjang serta pemberian pinjaman dana untuk uang muka perumahan dan pinjaman koperasi karyawan.

Nilai investasi yang akan digunakan dalam pembangunan Rusunawa yang mempunyai luas tanah sebesar 100.000 m2 dan luas bangunan sebesar 21.600 m2 dan luas kamar 27 m2 akan menelan biaya sebesar 11, 658 milyar rupiah.

(*titan)

BATAM : Sebanyak 15 negara di Timur-Tengah sedang melakukan penjajakan dan kerjasama investasi khususnya dalam bidang perdagangan, Investasi dan Pariwisata di Kota Batam. Bertempat di Ballroom Hotel Novotel Batam hari ini Selasa malam (10/3), diawali dengan jamuan makan malam, Ketua Otorita Batam dan Walikota Batam menyampaikan berbagai peluang dan Investasi di wilayah perdagangan dan pelabuhan Bebas Batam.Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang didaulat menyampaikan sambutan setelah Ketua OB, Mustofa Widjadja mengatakan dengan gaya khasnya menyampaikan peluang-peluang investasi, perdagangan dan pariwisata di Kota Batam dalam 3 bahasa sekaligus. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Berhubung para pengusaha yang hadir malam itu berasal dari dunia arab terlihat terperangah dan secara refleks mengeleng-gelengkan kepala dengan pemaparan tersebut.

Setelah menyampaikan berbagai peluang investasi di Batam tersebut Walikota Batam langsung disalam pimpinan rombongan dan terlihat suasana yang sangat akrab dalam acara gala dinner tersebut yang menjadikan suasana semakin akrab dan sangat santai.

Sesuai dengan jadwal yang telah disusun Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, besok (11/3) acara akan dilanjutkan dengan pemaparan peluang investasi dan dialog interaktif dengan keynote speech Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional dengan topik Timur Tengah sebagai pasar prospektif serta kesiapan dalam negeri dan tantangan penetrasi pasar.

Pada sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan peluang pasar di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Aljazair, Jordania, Kuwait, Bahrain, Lebanon, Lybia, Maroko, Mesir, Qatar, Sudan, Suriah, Tusnisia, Uni Emirat Arab dan Yaman yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan RI di Timur Tengah.

Acara ini juga dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timur Tengah seperti KBRI di Abu Dhabi, Beirut,  Damaskus, Kairo, Khartoum, Kuwait City, Riyadh, Tripoli dan KBRI Jeddah.

Pada siang harinya akan digelar One – on One Meeting antara pengusaha dan pelaku UKM Indonesia dengan para pengusaha Timur Tengah tersebut dengan saling tukar company profile yang disempenakan juga dengan pameran produk ekspor oleh para Pengusaha Batam dan sekitarnya.

Pada hari ketiga, kunjungan para pengusaha Timur Tengah tersebut akan ditambah dengan peninjauan langsung ke sentra-sentra industri di Batam seperti J.Ray Mc Dermott Asia Pasific, Tour di Drydock World-Batam, ke Masjid Raya  selanjutnya Tour di Batamindo Industrial Park sebelum menuju Bandara Hang Nadim Batam untuk perjalanan pulang.

(*ttn)