Sesuai ketentuan untuk jabatan guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1. Untuk tenaga kesehatan minimal kualifikasi pendidikan D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship). Kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S1 Kimia atau biologi. Untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang penyuluhan.

“Tesnya sama-sama menggunakan CAT atau UNBK. Di tahun 2019 ini Menpan akan merekrut tahap 1 yakni dari sisa K2 terlebih dahulu. Pelaksanaan pendaftarannya sampai tanggal 16 Februari 2019,” sebut Sahir di lantai IV Kantor Walikota, Senin (11/2).

Terkait hak yang diterima oleh pegawai PPPK ini sama dengan PNS yakni menerima gaji Golongan III dan juga tunjangan. Secara teknis berapa nilai tunjangan yang diterima menurutnya akan dibahas lebih lanjut pada tanggal 14 Februari 2019. Katanya, Pemko Batam akan selektif dalam memeriksa data administrasi masing-masing calon PPPK.

“Kita akan cek ijazahnya mulai dari SD sampai S1. Termasuk mengecek SK mengajarnya. Karena sebagai seorang guru honorer SK-nya tidak boleh terputus dan dia gajinya harus dibayar oleh APBD kalau untuk honor daerah dan bagi PTT digaji oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi menyebut dari kuota yang diusulkan menurutnya masih belum memenuhi kebutuhan guru di Kota Batam.

“Kita masih butuh sekitar seribu guru lagi. Pendidikan di Kota Batam ini harus sempurna dan guru mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak ini,” katanya.

Harapannya, sebanyak 336 kuota yang diusulkan ini seluruhnya bisa lulus menjadi PPP3. Ia mengajak agar calon PPPK belajar dan mau mengupgrade diri.(HP)

“Tahap pertama untuk formasi guru honorer, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dokter, bidan dan lain sebagainya sedangkan tahap kedua untuk formasi umum,” jelasnya dalam acara Sosialisasi PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, Rabu (23/1) di Ballroom Hotel Swissbell Harbourbay Batam.

Sosialisasi ini dihadiri Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri acara . Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, Wakapolda Kepulauan Riau, Yan Fitri Halimansyah, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin dan Kepala Daerah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan kegiatan ini sekaligus rapat koordinasi dan sosialisasi tentang Manajemen PPPK dan Rencana pengadaan PPPK tahun ini.

“Pemerintah Fokus saat ini membangun infrastruktur, sudah berjalan 2017-2018, kemudian ditahun 2019 ini, pemerintah menggeser fokus itu, untuk membangun Sumber Daya Manusia. Fokus pembangunan pada akhir tahun periode ini, pembangunan Sumber Daya Manusia,” ucap Syafruddin.

Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir dalam acara ini di Kota Batam, Kepulauan Riau. Ia berterima kasih telah memilih Batam sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini.(HP)