“PAD yang penting. Bagaimana membangun kalau pemasukannya tidak ada. Dan target APBD Rp4 triliun tidak akan tercapai,” sebut Rudi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota, Kamis (14/3) di Hotel Vista.

Salah satu langkah Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk meningkatkan PAD Kota Batam adalah dengan melakukan pemasangan tapping box. Namun itu saja tidak cukup karena masih ada sumber pemasukan lain yang tidak terealisasi seperti BPHTB. Di Batam, sebutnya jasa pelabuhan laut dan udara masih berpotensi untuk dikembangkan Dua hal inilah yang membawa negara tetangga Singapura maju dan berkembang pesat.

“Bandara kenapa tidak dikembangkan. Sudah tidak sempurna. Singapura itu hidup dari jasa, baik pelabuhan maupun udara. Dua ini potensi dan harus dikembangkan. Kita harus berpikir positif untuk membangun Batam,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto berharap segera ada solusi dari dualisme ini. Sehingga ada perubahan, agar investor mendapat kepastian hukum.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Batam karena jalan sudah lebih besar dan bersih. Terurainya kesemrawutan lalu lintas dan kemacetan. Meski belum sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan. Panjang jalan juga harus diperhatikan. Serta upaya dalam regulasi transportasi,” kata Nuryanto.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam mengatakan kegiatan musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan. Aspirasi diangkat dari tingkat bawah sampai ke kota. Kemudian diselaraskan dengan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Batam.

“Yang jadi prioritas 2020 tetap tumpuannya pada infrastruktur. Penguatan infrastruktur melalui tata selaras berkelanjutan ruang,” kata Wan.

Adapun arahan strategis dari tingkat kelurahan adalah menuntaskan jalan di kawasan pemukiman pada 2021. Sementara peningkatan jalan utama akan tuntas sampai dengan 2025 mendatang.

“Target APBD kita Rp3 triliun. Dengan proyeksi pendapatan naik sedikit dari tahun lalu. Belum memperhitungkan pemasukan lain,” ujarnya.(HP)

“Kami beserta warga Kecamatan Sei Beduk menyampaikan ucapan terimakasih kepada Walikota dan OPD. Semoga dalam pembangunan tidak ada kendala atas rencana kerja OPD yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kami meingingkan Kecamatan Sungai Beduk maju dan tidak tertinggal,” kata Gufron dalam sambutan sebelum membuka Musrenbang Kecamatan Sei Beduk, Rabu (27/2) di Best Western Panbil (BWP).

Dalam arahannya Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan agar apa yang diusulkan melalui Musrenbang dapat terealisasi. Dengan anggaran yang ada Pemerintah Kota (Pemko) Batam menurutnya tidak hanya membangun infrastruktur fisik tetapi juga mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) handal.

“Kenapa SDM harus nomor satu? Karena mereka yang akan menjadi operator suatu waktu nanti. Sehingga 10 sampai 15 tahun akan datang kita memiliki SDM yang sempurna,” sebut Rudi.

Melalui Musrenbang ia mengharapkan pembahasan betul-betul terarah dan sesuai dengan RPJM Kota Batam. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan lingkungan yang dilakukan ini salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam dengan jalan menjadikan Batam sebagai kota tujuan wisata. Terbukti di tahun 2018 kunjungan wisata mancanegara ke Kota Batam mengalami peningkatan yang cukup signifikan 1.887.224 jiwa.

“Naiknya cukup signifikan. Jika ini bisa naik lagi maka perputaran uang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 4,58 persen dan di tahun 2019 target kunjungan wisata mancanegara 1,4 juta jiwa. Ini semata bukan sektor pariwisata saja tapi juga sektor industry yang mulai hidup,” jelasnya.(HP)

“Kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan di Kecamatan Batuampar sudah selesai dilaksanakan di empat kelurahan. Kegiatan PM-PIK ini sudah dilaksanakan ditahun 2017 dan 2018 dengan pekerjaan semenisasi jalan, drainase, jerambah dan pembangunan serbaguna,” sebutnya dalam acara Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dihadiri Walikota Batam, Muhammad Rudi.

Ditahun 2019 ini, kelurahan menurutnya juga menerima bantuan dana kelurahan Rp350 juta dari dana alokasi umum (DAU). Katanya, Kecamatan Batuampar akan menggunakan bantuan itu untuk mengerjakan 20 paket pekerjaan pemberdayaan masyarakat termasuk untuk pelatihan. Secara keseluruhan dari usulan yang disampaikan melalui Musrenbang tingkat kelurahan terdapat 96 paket PM-PIK, 17 paket pekerjaan PIK  dan 39 non PIK.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan agar disisa 2 tahun kepemimpinannya jalan lingkungan se Kota Batam dapat selesai dikerjakan. Berapa penggal jalan lingkungan yang belum rampung itu menurutnya harus didata oleh camat untuk diusulkan pada Musrenbang Tingkat Kelurahan di Tahun 2020. “Pak camat data yang saya minta tolong masukkan semua berapa jumlah penggal jalan lingkungan yang belum selesai. Dibagi dua saja, sisanya diusulkan ditahun 2020 agar dibangun 2021,” sebut Rudi.

Rudi berupaya di tahun 2020 dana PIK bisa meningkat Rp1,6 miliar. Selain berupaya meningkatkan dana PM PIK, Rudi juga akan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dana kelurahan menjadi Rp500 juta untuk masing-masing kelurahan. Jika itu terealisasi anggaran untuk kelurahan bisa mencapai Rp2 miliar. Mudah-mudahan penggal jalan lingkungan selesai,” harapnya.

Melalui Kementrian PUPR, Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga mendapat bantuan Rp35 miliar untuk penataan rumah kumuh (tidak tertata,red).  Pemko Batam telah menetapkan Kampung Tua Tanjung Riau yang akan ditata sebagai percontohan. Area pemukiman di Kampung Tua Tanjung Riau menurutnya akan ditata mulai dari jalan hingga menata pinggiran laut. Setelah Kampung Tua Tanjung Riau selesai berikutnya yang akan ditata Tanjung Uma dan Batu Merah.

“Dengan bantuan dari Pak Jokowi ini kita akan tata Kampung Tua Tanjung Riau agar menjadi cantik. Anggaran Rp35 miliar ini kan cukup besar, jadi kita gunakan untuk menata Kampung Tua Tanjung Riau dari sekarang mulai di desain,” paparnya.

Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Batuampar dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Anggota DPRD Kota Batam Yunus Muda dan Ucon Tambusai serta Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.(HP)

Lurah Tanjung Piayu, Syamsurizal mengatakan usulan kegiatan non PIK ini sebelumnya telah dibahas di tingkat pra Musrenbang kelurahan bersama RT/RW dan tokoh masyarakat setempat. “Pembangunan gorong-gorong ini diusulkan warga karena kalau hujan air melimpah dan masuk ke perumahan,” sebutnya.

Camat Sei Beduk, Gufron menyampaikan masyarakat antusias untuk membantu pembangunan di Kelurahan Tanjung Piayu, Sei Beduk. “Mudah-mudahan kedatangan Bapak Wakil Walikota dapat memberikan manfaat. Harapan kami Pak Wali bersama Pak Wakil Walikota dapat membantu pembangunan di Kelurahan Tanjung Piayu ini,” sebutnya.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyebut perencanaan pembangunan saat ini dimulai dari tingkat bawah dan dikoordinasi ditingkat di kota. Diakuinya tidak semua apa yang diusulkan bisa diakomodir.

“Kenapa tidak semua? Karena terbatasnya anggaran. Dari Rp2,8 triliun sebanyak 65 persen untuk masyarakat. Hanya 36 persen untuk belanja pegawai. Postur anggaran kita yang paling berpihak pada daerah,” jelas Amsakar.

Katanya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan menurutnya sudah dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Batam. Dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilebarkan sejak tahun 2016 sepanjang 144 Km.

“Kebijakan meratakan pembangunan di pemukiman per kelurahan Rp1 miliar terealisasi pada masa kepemimpinan kami. Pembenahan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau Bandar Dunia Madani, harus sama infrastruktur kita dengan Singapura,” ujarnya. Kegiatan Musrenbang di kelurahan Tanjung Piayu dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam.(HP)

“Untuk GOR mini lokasinya di mana. Kalau di sini sepertinya sudah bagus. Tapi yang penting kami tampung dulu. Mudah-mudahan anggaran tersedia, kami bisa memenuhinya,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam, Hendriana Gustini.

Lurah Tiban Baru, Tri Susetio Mardhi mengatakan tahun ini kelurahannya mengusulkan 19 kegiatan non percepatan infrastruktur kelurahan (PIK). Sedangkan kegiatan PIK yang dimasukkan ke usulan musrenbang tahun ini sebanyak 36 titik.

“Program PIK sudah dibahas di pramusren untuk dibawa ke musren tingkat kecamatan. Yang non PIK, kita serahkan kepada bapak-bapak OPD (organisasi perangkat daerah),” ujarnya.

Kegiatan non PIK lain yang diusulkan adalah pembangunan drainase, lampu jalan, dan batu miring. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Batam, Yumasnur meminta agar kelurahan mempertajam data usulan. Karena berbeda spesifikasi, maka OPD pelaksana juga bisa berlainan.

“Secara umun saya lihat bisa kita terima dan bahas di tingkat kecamatan. Mungkin perlu dipertajam, perlu diedit disesuaikan lagi. Contoh drainase U-100. Volumenya 250×300 artinya lebar 3 meter. Lebih baik buat drainase saja. Panjang lebar saja dibuat. Sehingga bisa ditentukan OPD mana dan berapa estimasi biayanya,” tutur Yumasnur.

Begitu juga dengan pengadaan lampu jalan. Bila berlokasi di jalan umum, menjadi tanggung jawab Dinas BMSDA. Tapi bila lokasi pemasangan di lingkungan perumahan, maka menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perakimtan).

Kepala Dinas Perakimtan, Eryudhi Apriyadi menambahkan terkait pentingnya legalitas lahan. Terutama untuk usulan pembangunan taman bermain.

“Pastikan lahannya clean and clear. Apakah masuk lahan fasum dan fasos,” sebutnya.

Usulan non PIK lain yakni pembangunan lima pos pelayanna terpadu (Posyandu) dan pemambahan ruang unit gawat darurat (UGD) di Puskesmas Tiban Baru. Terkait hal ini, perwakilan Dinas Kesehatan menyatakan siap menampung usulan. Namun senada dengan Dinas Perakimtan, pihaknya butuh kepastian lahan untuk pembangunan Posyandu.(***)