Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengapresiasi penandatanganan MoU antara Polda Kepri dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Katanya, ini merupakan upaya bersama dalam rangka mengamankan objek vital yang di Negara ini. Kementrian Perindustrian dan Perdagangan menurutnya telah menetapkan empat kawasan industry sebagai objek vital nasional dan kini tengah diusulkan 13 kawasan industry lagi yang diusulkan sebagai objek vital nasional.

“Tentu saja kita menyambut baik karena MoU ini akan semakin mempertegas sikap dan komitmen dalam rangka mengamankan objek vital yang ada. MoU ini dibuat sebagai upaya untuk menjaga kondusifitas secara nyata,” paparnya.

Harapannya, melalui MoU ini tidak ada lagi keraguann investor untuk berinvestasi di Kota Batam dengan jaminan kondisi keamanan yang baik. “Kita sangat apresiasi kerjasama ini. Mudah-mudahan ini akan menimbulkan keinginan baru pelaku usaha untuk melirik kembali Batam yang kita cintai ini,” sebut Amsakar.

Adapun ke-19 lembaga yang menandatangani MoU tersebut, diantaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepri, Basarnas Kepri, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Pangkalan PSDKP Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Komisi Informasi Publik Provinsi Kepri, Komisi Penyiar Indonesia Daerah Kepri, PT PLN Persero Wilayah Riau dan Kepri.

Dari sektor pendidikan ada Universitas Putra Batam, Universitas Riau Kepulauan, dan Universitas Internasional Batam. Dari kawasan industri ada Kawasan Industri Terpadu Panbil; Kawasan Industri Batamindo Investemen Cakrawala, Kawasan Industry Panbil, Kawasan Bintan Inti Industrial Estate. Ada juga perusahaan yang ikut membuat MoU seperti PT. Clatetx BI-Metal Manufacturing, PT. Rexvin Putra Mandiri, dan PT. Timah Tbk.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan, komunikasi dan kordinasi menjadi kekuatan besar agar keamanan di kawasan industri bisa dijalankan secara maksimal.

Katanya, MoU ini sebagai tolak ukur yang positif dalam menghadirkan sistem komunikasi yang terbilang dinamis antara pihak kepolisian dengan kawasan industri. Terlebih, kawasan industri di Batam banyak yang sudah masuk dalam lingkup Objek Vital Nasional (Obvitnas).

“Di tengah dinamika dan situasi yang ada, kami berupaya meminimalisir halangan serta rintangan dalam berkomunikasi. Kalau komunikasi kita tidak maksimal akan menimbulkan hal yang negatif bagi iklim investasi,” kata Andap, Kamis (14/02) di Batam.

Hal senada juga diungkap, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Oka Simatupang. Ia menyambut baik hubungan kawasan industri dengan aparat keamanan, khususnya petugas kepolisian yang memiliki tugas mengawasi Obvitnas.

Sehingga, aksi massa yang berlangsung di kawasan industri dapat segera diredam dengan cepat, membauat suasana perusahaan lebih kondusif yang berimplementasi pada peningkatan produktivitas usaha.

Oka mengharapkan, kerja sama ini bisa berlangsung dalam jangka waktu panjang sehingga tercipta iklim Investasi yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepri.

Menurutnya, Keamanan menjadi satu dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor yang akan masuk ke Batam dan daerah lain di Kepri. “Kerja sama ini semoga dapat terus ditingkatkan dengan sebaik-baiknya, agar menciptakan kepastian hukum. Sehingga menjamin Investor menanamkan modal usahanya disini,” kata Oka.

Lebih jauh, Oka menyampaikan bahwa saat ini sudah ada empat kawasan Industri di Kepri yang sudah masuk dalam Obvitnas, jumlah tersebut diyakini akan mengalami peningkatan dalam waktu dekat, mengingat saat ini roda perekonomian di Kepri khususnya Batam mulai menunjukan tren positif.(HP)