“Capaian di Kepri 70 persen, sudah lebih baik dari rata-rata se-Indonesia. Pemko Batam tertinggi di Kepri. Tahun 2017 Batam masih di bawah Pemprov Kepri. Tahun 2018 Batam sudah melebihi Provinsi,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Korsupgah KPK) Wilayah II, Aida Ratna Zulaiha di Kantor Walikota Batam, Jumat (29/3).

Ada lima area intervensi yang progresnya cukup baik berdasarkan catatan KPK. Yakni manajemen aset daerah 97 persen, optimalisasi pendapatan daerah 79 persen, manajemen aparatur sipil negara (ASN) 82 persen, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 90 persen, serta perencanaan dan penganggaran APBD 84 persen.

“Tetap menjadi PR (pekerjaan rumah) bagaimana mempertahankan angka ini. Bisa jadi ada indikator yang ditingkatkan derajatnya. Misal aset, bisa saja ditambah dari sisi pencatatan dan pengamanannya, dan target selanjutnya pemanfaatan aset,” tutur Aida.

Terkait capaian 2018 KPK memberikan beberapa catatan kepada Pemko Batam. Di antaranya mengenai analisis standar biaya (ASB) yang belum diimplementasikan, integrasi e-budgeting dan e-planning belum diimplementasikan sepenuhnya, tingkat kematangan unit layanan pengadaan (ULP) masih rendah dan anggota kelompok kerja (pokja) belum permanen.

Selanjutnya e-katalog belum sepenuhnya diimplementasikan, khususnya lokal. Kemudian RUP tidak tepat waktu, pemenuhan standar LPSE belum seluruhnya, implementasi e-signature belum dilakukan, aplikasi PTSP belum terintegrasi dengan online single submission (OSS), kecukupan jumlah sumber daya manusia pengawasan belum dipenuhi sesuai kebutuhan, tim layanan pengaduan masyarakat belum sepenuhnya, pemenuhan indikator implementasi TPP belum dilakukan, belum ada implementasi tax clearance BPHTB dan pajak daerah serta integrasi KSWP, dan sistem pengelolaan barang milik daerah belum memadai.

Sementara itu, Kepala Satgas KPK Korwil 2 yang menaungi Sumatera Selatan (Sumsel), Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Riau dan Jambi, Abdul haris mengatakan pertemuan ini merupakan tahap evaluasi. KPK katanya, menawarkan program pencegahan koordinasi terintegrasi. Ia mengatakan cara yang bisa dilakukan untuk pencegahan ini memperbaiki system. Sehingga pogram bisa diakses oleh masyarakat luas.

“Dengan system ini tertutup untuk melakukan tindakan korupsi karena sistemnya sudah transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Namun untuk mewujudkan itu diperlukan komitmen kuat dari kepala daerah dan pimpinan OPD. Tanpa komitmen kuat tidak akan berjalan sebagus apapun systemnya. Tindak pidana korupsi ini menurutnya rentan dalam hal pengadaan barang jasa, karena bisa terjadi suap atau gratifikasi.

“Sangat diharapkan komitmen Pak Rudi dan teman-teman agar hal seperti itu tidak dilakukan. Nikmati dan bersyukur dengan apa yang didapat,” sebutnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Satgas KPK Korwil 2 yang telah membantu Pemko Batam. Pesannya, apa yang menjadi arahan KPK dapat diselesaikan oleh pimpinan OPD.

“Ini tahun ke dua KPK membantu Pemko. Saya berharap seluruh OPD bisa menyelesaikan apa yang menjadi arahan. Yang bisa dilakukan langsung lakukan, yang tidak maka segera dicarikan solusinya,” kata Rudi.

Hari itu selain menggelar koordinasi dan audiensi program pemberantasan korupsi terintegrasi, juga digelar FGD identifikasi permasalahan aset daerah dan koordinasi tindaklanjut program optimalisasi penerimaan daerah.(HP)

]]> https://humas.batam.go.id/2018-capaian-renaksi-pemberantasan-korupsi-batam-tertinggi-se-kepri/feed/ 0