“Selain dari Dinsos, pemerintah pusat juga memberikan bantuan untuk PKH Batam, tahun 2019, yang nantinya penyaluran akan diawasi Polda Kepri, melalui Satgas Bansos. “Tahun ini (2019), bantuan yang didapat KPM, dihitung berdasarkan komponen anggota keluarga. Tidak disamaratakan antar satu keluarga dengan keluarga lainnya,” kata Hasyimah.

Bantuan tahun ini diakui, langsung dihitung berdasarkan komponen anggota keluarga. Rinciannya yakni untuk ibu hamil Rp 2,4 juta, anak usia dini Rp 2,4 juta, anak SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta, disabilitas berat Rp 2,4 juta, dan lanjut usia Rp 2,4 juta. Komponen yang dihitung maksimal untuk empat orang dalam satu keluarga.

“Misal dalam keluarga terdapat ibu hamil, dua anak usia dini, dan masing-masing satu anak SD, SMP, serta SMA. Bantuan sosial yang akan diterima yakni untuk ibu hamil Rp 2,4 juta, dua anak usia dini Rp 4,8 juta, dan anak SMA Rp 2 juta. Sehingga total yang diterima dalam satu tahun yakni Rp 9,2 juta,” bebernya.

Jumlah itu juga diakui akan bertambah bonus sebanyak Rp550 ribu.? Sehingga satu keluarga bisa mendapat totalnya, Rp9,75 juta. Bonus yang dimaksudnya adalah bantuan tetap untuk setiap keluarga. Nilainya Rp 550 ribu per keluarga/tahun. Atau Rp 1 juta/keluarga/tahun untuk keluarga yang sulit terjangkau daerahnya (PKH Akses). Bantuan hanya diberikan satu kali, di tahap awal pencairan bantuan.

“Penerima bantuan, jumlahnya masih sama seperti tahun, sebanyak 21.674 KPM,” imbuhnya.

Selain APBD, diakui ada juga bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 26.501 untuk KPM, dari APBN. Menurut Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Batam, Rayanis Aminah, jumlah penerima turun. Tahun 2018, kuotanya 32.494 KPM dan terealisasi 23.502 KPM. KPM akan menerima bantuan Rp 110 ribu per bulan yang masuk langsung ke Kartu Kombo.

“Isi dikartu bisa ditukarkan dengan beras. Bantuan ini tidak boleh dicairkan dalam bentuk uang,” paparnya.

Kartu Kombo berlaku di elektronik warung, agen BRI atau Brilink, dan Rumah Pangan Kita (RPK) binaan Badan Usaha Logistik (Bulog). Pemilik elektronik warung merupakan masyarakat binaan Dinsos yang diarahkan untuk berwirausaha. Dimana tahap pertama untuk pendanaan dibantu oleh pusat masing-masing Rp 30 juta untuk membenahi gerai atau warungnya.

“Kalau harga beras sedang mahal, paling sedikit KPM bisa mendapatkan 9,5 kilogram (kg) beras. Tahun lalu, beras 9,5 kg hanya diterima dua kali, selebihnya mereka mendapat lebih 10 kg beras,” imbuhnya.

Sementara dipihak kepolisian, Polda Kepri, mencermati keberadaan bansos di Provinsi Kepri. Sebagaimana disampaikan Dir krimsus Polda Kepri Kombes Pol Rustam Mansur? didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga, pembentukan Satgas, menindaklanjuti MoU Polri dan Kemensos RI. Satgas ini juga akan dibentuk sampai ketingkat wilayah di Polres-Polres, dalam membantu pengawasan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran, penggunaan dana. Termaksud menghindari penyalahgunaan terhadap kebijakan pemerintah ini.(***)