Amsakar yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin memaparkan potensi dan inovasi yang tengah dilakukan oleh Pemko Batam kepada tim RKCTI. Di tahun 2017, dari 13 kategori Smart City Batam berhasil meraih 10 kategori. Batam katanya, masuk ke dalam 8 besar finalis pada kategori kota besar.

“Batam memang kita desain untuk menjadi kota mendekati Singapura setara dengan Johor. Karena kami berada di beranda terdepan Indonesia bagian barat. Mengembangkan kota ini ada lima yang menjadi fokus kami, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, investasi untuk peningkatan ekonomi. Dan smart city ini menjadi salah satu fokus pembangunan Batam,” jelas Amsakar kepada Tim RKCI ITB, Rifda dan Pingki.

Pembangunan infrastruktur kini menurutnya berbeda, karena sudah mengacu standar internasional. Pemerintah Kota (Pemko) Batam memikirkan bagaimana jalan yang dibangun bisa tahan dalam jangan waktu yang cukup lama. Jika dulu jalan di Kota Batam satu jalur terdiri dari dua lajur, kini dibangun satu jalur memiliki lima hingga enam lajur. Jalan juga dilengkapi dengan akses bagi pejalan kaki dan taman.

“Dengan APBD yang tidak sebesar kota lain, kami menggali potensi CRS dari mitra yang dikelola pihak terkait untuk membangun taman-taman. Dari dana APBD juga kami membangun Masjid Sultan yang baru diresmikan dan dihadiri 80 ribu warga Batam,” ucapnya.

Infrastruktur lainnya melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemko Batam membangun 7 drainase di tahun 2019. Drainase ini salah satu jalan yang diambil untuk menuntaskan persoalan banjir di Kota Batam. Sejak tahun 2016 lalu, Pemko Batam juga sudah menjalankan program percepatan pembangunan Infrastruktur kelurahan (PIK). Anggaran meningkat setiap tahunnya dan di tahun 2019 dianggarkan Rp1,3 miliar untuk tiap kelurahan ditambah Rp350 juta dana desa dari pusat.

Dibidang kepariwisataan, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah akan menjadi penggerak  potensi kepariwisataan wisata religi selain laut dan pantai. Dibidang peningkatan pelayanan, Batam juga memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP ini menjadi referensi secara nasional dan dinyatakan sebagai MPP terlengkap dan terbesar di Indonesia. Kini MPP melayani 433 perizinan dan terdapat 33 instansi.

“Meningkatkan PAD, Dinas BP2RD juga sudah memasang tapping box di restoran dan hotel. Termasuk dalam menarik retribusi sampah, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menggunakan sistem,” tuturnya.

Rangkaian kegiatan RKCI ini terdiri dari kick off RKCI 2019 di istana Wakil Presiden, evaluasi mandiri melalui daring (online) di website sccic, penilaian tahap 1 dengan memilih 30 kota, validasi dan survey lapangan (yg dilakukan saat ini), dan tahap terakhir adalah pemetaan kota sbg peniliaian tahap 2 yg dilakukan oleh tim penilai dan asesor ITB.

Penilaiannya menyangkut tiga pilar, yaitu Smart Environment, Smart Economy, dan Smart Society. Ketiga pilar ini didukung pula oleh 3 enabler (daya dorong) yaitu Smart Governance, Smart People, serta Smart Infrastructure, Technology & Environment. Selain melakukan audiensi tim RKCI juga akan melakukan peninjauan ke lapangan. Tim RKCI akan berada selama 2 hari di Batam, 26 sampai dengan 27 September 2019. (HP)