Kunjungannya ke Batam kali ini dalam rangka studi tiru ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Banyaknya perubahan yang terjadi di Batam menurutnya layak untuk dijadikan daerah tujuan studi tiru, salah satunya perihal infrastruktur.

“Jujur saya sudah beberapa kali ke Batam, tiga tahun belakangan perkembangannya luar biasa. Jalan dari arah bandara itu sudah luar biasa. Dulu lihat jalannya, kok begini kota besar? tapi sekarang banyak sekali perubahan. Jalannya sudah bagus dan lebar,” pujinya.

Tidak hanya terkait infrastruktur, perizinan yang diterapkan di Batam juga menarik perhatian pihaknya untuk dikembangkan ketika kembali ke Padang Pariaman. Ali Mukhni yang berkunjung bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Padang Pariaman juga melakukan sharing informasi penanganan konflik di Kota Batam.

“Studi tiru itu adalah bahan baku, kalau sudah kembali harus diolah agar lebih baik lagi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota, tidak jarang daerah yang melakukan study tiru ke Batam menjadi lebih baik,” paparnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang menerima kunjungan Bupati Padang Pariaman dan rombongan menyampaikan ucapan terimakasih karena memilih Batam sebagai tempat untuk studi tiru. Amsakar menjelaskan bahwa Batam merupakan daerah yang didiami masyarakat dari berbagai etnis, suku maupun agama.

“Pola yang kami lakukan adalah selalu melibatkan FKPD dan paguyuban. Jika ada permasalahan yang tejadi di Batam maka kami akan melakukan komunikasi dengan FKPD untuk mencari jalan keluarnya,” katanya.

Selain itu, hal lain yang didiskusikan dalam pertemuan ini adalah bagaimana menjalin kebersamaam lintas pimpinan lembaga sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. Amsakar juga menyampaikan kepada rombongan bahwa pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemko Batam hingga ke tingkat kelurahan melalui dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK).

“Kita sebagai daerah yang bergantung pada sektor jasa maka untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemko Batam mendirikan Mal Pelayan Publik (MPP) untuk mempermudah proses perizinan. Salah satunya untuk meningkatkan investasi di Batam. Saat ini di MPP Batam sudah melayani 430 perizinan,” paparnya.(HP)

“Kami ingin meniru Batam, karena di Batam pelayanannya sudah cepat dan modern. Makanya camat saya bawa semua agar ke depan bisa lebih baik dan lebih cepat melayani masyarakat. Biar mereka bisa mengaplikasikan di Pemkab Malang,” ujar Muhammad Sanusi.

Dijelaskannya bahwa ibukota Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Kepanjen. Sebagai pusat pemerintahan baru menurutnya masih banyak kekurangan salah satunya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Kami ingin pelayanan publik seperti yang ada di MPP Batam. Pelayanan cepat. Oleh karena itu kami perlu studi dan mereplikasi perijinan yang ada di MPP Batam,” tuturnya yang datang ke Batam beserta istri Anis Zaidah Wahyuni Sanusi.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ucapan terimakasih karena Pemkab Malang telah memilih Batam sebagai tempat untuk studi aplikasi MPP. Amsakar menjelaskan bahwa saat ini MPP Kota Batam sudah melayani 430 perizinan dari 33 instansi dan perbankan.

“Pelayanan perijinan ini sudah kami mulai sejak tahun 2006 diawali dengan pelayanan satu atap. Kemudian Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Saat ini Batam sudah memiliki MPP dan di sini juga bisa melayani perpanjang SIM dan menikah. Ini berhasil kami siapkan atas dorongan Menpan, Pak Azman Abnur,” jelasnnya.

Dengan telah terintegrasinya layanan perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) menurutnya proses perizinan menjadi lebih cepat. Percepatan proses perizinan ini menurutnya agar investasi di Batam bergerak. Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo pelayanan perizinan harus lebih cepat dan tidak boleh bertele-tele.

“Saat ini juga sedang dilakukan pembahasan untuk mengintegrasikan pelayanan antara BP Batam dan Pemko Batam. Harapan kami semoga MPP di Kota Batam ini menjadi pemicu bagi daerah lain,” ucap suami Erlita Sari ini.

Dalam kesempatan itu Amsakar juga menjelaskan terkait pembangunan yang tengah dilakukan oleh Pemko Batam. Fokus pembangunan infrastruktur jalan perkotaan dan lingkungan. Katanya, melalui program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) Pemko Batam menggelontorkan anggaran Rp1,3 miliar untuk tiap kelurahan. Ditambah bantau dana desa dari Presiden Rp350 juta. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Batam juga sudah memasang tapping box di hotel dan restoran.

“Sudah ada sekitar 700 tapping box yang terpasang. Alat ini terkoneksi ke Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam,” sebutnya.

Pertemuan itu diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan dilanjutkan dengan kunjungan ke MPP Kota Batam di gedung SPC Batamcentre.(HP)

“Kami ingin optimalkan pendapatan yang ada di Lebak. Kami disarankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk belajar ke sini,” ujar wanita berkerudung hitam itu.

Wanita yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD ini menuturkan salah satu langkah yang diambil Kabupaten Lebak adalah dengan mengelola pariwisata. Diakuinya kondisi geografis wilayah yang dipimpinnya berbeda dengan Batam yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia.

“Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Kendala kami pada teritorial yang hanya berbatasan antar desa dan kampung yang disambungkan dengan jembatan gantung. Tapi ini tidak menyurutkan niat kami untuk mengoptimalkan pendapatan,” jelasnya.

Katanya, Kabupaten Lebak memiliki salah satu objek wisata yang menjadi unggulan yakni Baduy. Iti juga mengundang Walikota Batam untuk datang ke Kabupaten Lebak dan berkunjung ke Baduy yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara itu.

“Saya tunggu bapak di Lebak, nanti saya ajak bapak berkunjung ke Baduy,” katanya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Bupati Lebak beserta rombongan yang telah berkunjung ke Kota Batam. Untuk APBD Kota Batam ditahun 2019, Rudi mengatakan jumlahnya Rp2,8 triliun. Ia menjelaskan bahwa PAD Kota Batam Rp1,2 triliun bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

“Kita tidak ada hasil bumi, maka pajak dan retribusi menjadi harapan kami,” kata Walikota yang juga menjabat ex officio Kepala Badan Pengelolaan (BP) Batam.

Mengoptimalkan pajak, ucapnya, Pemko Batam memasang tapping box di restoran dan hotel yang ada di Batam. Informasi yang ia terima dari Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, dengan dipasangnya tapping box, pajak yang diterima Pemko Batam meningkat. Rudi menjelaskan bahwa Pemko Batam memasang tapping box didukung oleh Bank Riau Kepri.

“Membangun kota satu kata PAD harus tinggi. PAD nomor satu. Aturan wajib memakai tapping box ini memang tidak ada, tapi sebagai kepala daerah kita bisa mengeluarkan kebijakan. Karena tidak semua tempat usaha yang bisa terkoneksi dengan sistem ini,” ungkapnya.

Rudi juga menjelaskan bahwa ia kini juga menjabat sebagai Kepala BP Batam sesuai PP No.62 Tahun 2019. Ia mengatakan akan memadukan pembangunan di Kota Batam sehingga ke depan Batam menjadi lebih baik. Sejak tahun 2016 menjabat sebagai Walikota Batam, Batam dibangun sebagai kota pariwisata. Tiga tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi Batam yang pernah turun kini sudah tumbuh diangka 5 persen.

“Saya membangun jalan, kalau infrastruktur sudah bagus tentu orang akan berbodong datang ke kota ini. Untuk tahun ini target kunjungan Wisman ke Kota Batam 2,4 juta orang,” jelasnya.

Bersama rombongan Bupati Lebak turut hadir, Sekda Kabupaten Lebak, Dede Jaelani dan beberapa pimpinan OPD. Dalam kesempatan itu, Iti juga berkenan untuk menjalin kerjasama memasarkan produk UMKM yang ada di Kabupaten Lebak ke Kota Batam.(HP)

“Kami berbahagia dikunjungi, karena tidak banyak daerah yang dikunjungi, hanya Batam, Bali, Banyuwangi. Mudah-mudahan bisa diinfokan lebih luas tentang Batam. Sekarang Batam sedang membangun infrastruktur untuk pariwisata. Kita punya masjid terbesar di Sumatra yang baru saja diresmikan,” tutur Amsakar.

Taruna AAL angkatan 66 bersandar ke Batam dalam rangka melakukan diplomasi maritim di Kota Batam. Selain itu, ia juga berharap para kadet bisa memotivasi anak-anak Batam untuk mengikuti jejak langkah mereka. Karena dalam kunjungan tiga hari di Batam, mereka juga akan sosialisasi di beberapa sekolah.

“Kita harap bisa menimbulkan minat bagi anak muda Batam untuk memilih taruna sebagai salah satu peluang pendidikan yang bisa mereka tekuni,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga menyampaikan capaian-capaian Pemerintah Kota Batam. Di antaranya tentang keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang melayani 400-an perizinan dan non perizinan dari 30 lebih instansi.

“Kalau sempat mampir ke MPP. MPP kita ini adalah yang terbaik, menjadi model. Banyak provinsi, daerah lain, datang ke sini untuk melihat MPP Batam,” kata dia.

Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut (P) Waluyo kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran pada taruna. Pelayaran diplomasi duta bangsa dalam hal ini diplomasi maritim dinilai sangat efektif untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan negara yang dituju.

KRI Bima Suci dalam pelayaran ini mengangkut 190 kru. Termasuk di dalamnya 83 orang taruna AAL. Berangkat dari Surabaya pada 5 Agustus lalu dan dijadwalkan berlayar selama 99 hari.

“Mulai dari Surabaya, lalu ke Manila Filipina, Osaka Jepang, Busan Korea Selatan, Shanghai China, Brunei Darussalam, Malaysia, Phuket Thailand, dan Myanmar. Awalnya kita jadwalkan ke Padang, tapi KSAL perintarkan ubah ke Kota Batam. Alhamdulillah hari ini sandar sampai tiga hari ke depan. Kemudian lanjut perjalanan ke Bali, Darwin Australia, kembali ke Banyuwangi, sebelum sampai lagi di Surabaya pada 12 November,” papar Waluyo.

Kegiatan yang dilakukan taruna AAL selama dalam kunjungan antar negara tersebut adalah pengenalan budaya. Selain itu juga memperkenalkan kuliner khas Indonesia dengan harapan semakin banyak kuliner nusantara yang diakui dunia.

“Juga sebagai sarana pelatihan bagi taruna. Karena selama di KRI mereka menerapkan seluruh materi yang sudah didapat di masa pendidikan. Selain juga memperoleh wawasan tentang kultur budaya negara yang disinggahi,” sebutnya.

Kepada masyarakat Batam, ia mengundang untuk datang melihat KRI Bima Suci yang kini sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Batuampar. Serta menyaksikan jalannya kirab kota dan penampilan drum band taruna di Nagoya besok sore.

“Kita juga akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Agar pelajar Batam tertarik mengikuti jejak taruna untuk mengabdi pada negeri melalui AAL. Sangat tinggi harapan saya untuk Batam. Mudah-mudahan masyarakat Batam lebih semangat dan antusias dalam membangun,” pungkas Waluyo.(HP)

“Kehadiran kami juga atas inisiasi Bank Banten. Harapannya ke depan Bank Banten bisa jadi mitra kami seperti Pemko Batam bermitra dengan Bank Riau Kepri,” kata Subadri di Kantor Walikota Batam, Jumat (6/9).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Serang diakui Subadri belum sebesar Kota Batam. Ia berharap setelah pulang dari sini, ilmu yang didapat bisa segera diterapkan sehingga dapat menaikkan angka APBD daerahnya.

“Kami butuh resep-resepnya,” kata dia.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan sejak di masa kepemimpinannya, dan atas arahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), semua pelayanan di Pemko Batam sudah terintegrasi. Batam memiliki Mal Pelayanan Publik yang berisi 402 layanan perizinan dan non perizinan baik Pemko Batam, Pemprov Kepri, maupun instansi vertikal.

“Perizinan sudah kami tumpukan di sana. Proses mudah. Ada Bank Riau Kepri juga di sana. Artinya tidak ada ketemu orang dengan orabg, kecuali proses awal. Bisa sehari, dua hari, tiga hari tergantung kelengkapan izin. Kalau mau sejam selesai, lengkapilah. Dan ini dimonitor Menko Perekonomian melalui sistem OSS (online single submission),” ujarnya.

Terkait tapping box, Rudi menjelaskan, ada beberapa kendala. Di antaranya tak semua objek pajak memiliki teknologi pendukung. Karena itu dari target 1.000 tapping box, hingga saat ini baru terpasang 519 unit.

“Rupanya di lapangan tak mudah. Yang level menengah ke atas bisa kita paksa langsung pasang. Yang menengah ke bawah kan tak sampai hati. Tapi kalau semua sudah tapping box, pajak daerah bisa naik lagi ini,” tutur Rudi.

Pesannya, apabila Serang ingin menerapkan tapping box, harus memperhatikan dua hal. Pertama dari sisi internal yakni integritas petugas. Dan kedua dari sisi eksternal yaitu wajib pajak.

“Kalau keduanya punya niat sama, maka akan jalan. Pegawai kita harus diberi tahu juga. Jangan sampai malah pegawai kita yang main-main. Percuma pakai sistem,” sebutnya.(HP)

Kong Xiaodong, Konsul dan Zeng Yun, Konsul Muda. Rudi menyampaikan bahwa cukup banyak perusahaan asal Cina yang berinvestasi di Kota Batam. Pesannya kepada Ms Qiu Weiwei agar perusahaan memakai tenaga kerja lokal untuk pekerjaan pada level bawah. Rudi juga mengharapkan agar perusahaan mau melakukan transfer ilmu untuk tenaga kerja di level bawah ini.

“Sehingga suatu saat tenaga lokal ini bisa menduduki jabatan manager paling tidak. Kalau tenaga ahli dibidangnya silahkan datangkan dari Tiongkok, kalau tidak ada tenaga ahli ini perusahaan juga tidak bisa jalan,” kata Rudi.

Rudi berjanji akan memberi kemudahan kepada investor yang akan berinvestasi di Batam. Sepanjang investasi yang akan ditanamkan tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.

“Kalau ada masalah lapor ke saya. Sesuai perintah Presiden investasi harus dijaga sepanjang tidak melanggar aturan,” sebut Rudi.

Ia juga menjelaskan selama tiga tahun menjabat sebagai Walikota Batam, belum ada pengusaha asal Tiongkok yang bermasalah. Informasi masuknya limbah plastik ke Kota Batam menurutnya sebagai antisipasi untuk mencegah hal itu terulang kembali. Dengan tegas Rudi menolak Batam dijadikan sebagai daerah tempat pembuangan limbah B3.

“Kalau mau investasi dibidang manufacturing boleh langsung ke saya. Nanti akan saya bantu sehingga semua urusan lancar. Saya membuka peluang bagi siapa saja yang mau berinvestasi, tapi yang sifatnya merusak tidak akan saya berikan ijin. Salahsatunya limbah plastik ini. Intinya kalau bidang usahanya bagus saya dukung 100 persen dan saya jaga,” terang Rudi seraya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Ms Qiu Weiwei ke Pemko Batam.

Terkait mempekerjakan tenaga kerja lokal, Ms Qiu Weiwei menjamin bahwa perusahaan Tiongkok yang ada di Batam mempekerjakan tenaga kerja lokal. Pekerja asing hanya dipakai untuk urusan kerja yang bersifat teknis menurutnya baru menggunakan tenaga kerja dari Tiongkok.

“Pekerja Tionkok yang datang juga akan melatih tenaga kerja setempat dengan tujuan untuk mendukung pekerjaan di perusahaan. Setelah dua tahun baru kami mengganti dengan tenaga kerja setempat,” jelasnya.

Pihaknya juga selalu mengingatkan para investor dalam berinvestasi agar mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok sudah cukup baik. Terkait limbah plastik, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok melindungi lingkungan hidup.

“Terimakasih kepada Pemko Batam yang sudah melindungi investor yang ada di sini. Kami berharap agar Pemko Batam terus mendukung perusahaan Tiongkok yang ada di sini dan memfasilitasi mereka untuk berinvestasi,” harapnya.

Dalam pertemuan itu Ms Qiu Weiwei mengundang Wali Kota beserta jajaran untuk datang ke Tiongkok. Saat menerima kunjungan Kosulat Jenderal Tiongkok, Rudi didampingi Kepala Bapelitbang Kota Batam, Wan Darussalam, Kepala BPM PTSP, Firmansyah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie.(HP)