Dengan adanya PAUD merupakan suatu bentuk perhatian Pemerintah dalam mewujudkan komitmen Pemerintah guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal untuk mendukung Batam menjadi kota Layak Anak, Hal ini disampaikan oleh Ibu Marlin Agustina Rudi saat memberikan sambutan.

Sebagai bunda PAUD kota Batam yang baru, Marlin Agustina Rudi berharap kedepannya PAUD kota Batam dapat lebih meningkatkan perannya, “PAUD Kota Batam harus dapat lebih eksis kedepannya, hal itu pun tentu tidak terlepas dari peran para bunda PAUD nantinya, kita berharap dengan adanya PAUD anak anak kita dapat tumbuh dengan cerdas dan ceria.

Walikota Batam, Rudi juga menyampaikan hal yang senada dalam sambutannya, menurut Rudi keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peran para orang tua dan guru, maka dari itu sinergitas kedua tetap harus dibangun.
“PAUD merupakan salah satu penggerak pendidikan pertama bagi putra putri Batam, tetapi perlu di ingat PAUD hanyalah wadah saja, peran kedua orang tua juga sangat penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita nantinya” ujarnya.

diharapkan para Bunda PAUD dapat mempunyai komitmen dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik.

Padahal, sesuai dengan Perpres No.112 Tahun 2013 bahwa KTP Non Elektronik sudah tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2014. Mulai 1 Januari 2015 penduduk sudah harus menggunakan KTP Elektronik (KTP-el).

“Hal ini begitu penting karena kelak semua pelayanan publik akan berbasis NIK dan KTP-el. KTP itu seperti ‘nyawa’ penduduk, karena segala urusan mulai dari membuat SIM, BPJS, mengurus akta nikah, semua membutuhkan data KTP-el,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, (22/8). Bagi penduduk yang belum melakukan perekaman, Kemendagri memberikan perhatian khusus dan memberikan kemudahan-kemudahan, terlebih saat ini semua data dan titik-titik pelayanan di daerah sudah terkoneksi dengan Data Center (DC) di pusat.

Jadi, dengan teknologi, Kemendagri memangkas 3 prosedur pembuatan KTP-El. Penduduk yang ingin merekam KTP-El tidak perlu lagi membawa surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan serta akta lahir. “Cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga ke Dinas Dukcapil manapun. Bisa diurus dimana saja, tidak harus sesuai domisili penduduk,” ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Saat ini 92 lembaga pemerintah dan swasta sudah menggunakan data KTP-el dan NIK untuk akses layanan publik. Disamping hal itu, langkah tegas perlu diambil Pemerintah untuk pembaruan database, tentang jati diri penduduk Indonesia, sehingga tidak perlu lagi membuat “KTP Lokal” untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dsb. KTP-el juga mencegah kepemilikan KTP ganda atau KTP palsu. Dengan demikian akurasi data penduduk presisi dan dapat digunakan untuk beragam kepentingan, khususnya pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Sejak program KTP-El dilaksanakan pada 2011, sebanyak 514 Kabupaten/ Kota dan 6.234 Kecamatan telah disiapkan untuk dapat melakukan perekaman. Dengan rata-rata kemampuan merekam 100 orang per hari di setiap titik perekaman, maka potensi setiap harinya tidak kurang dari 600.000 atau dalam 40 hari sebesar 24 juta orang. “Ini tentu dengan asumsi masyarakat datang ke titik perekaman. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk merekam data dirinya,”lanjut Zudan.

Kemendagri juga melakukan “jemput bola” yaitu menghampiri masyarakat yang aksesnya sulit untuk menuju ke Dinas Dukcapil di daerahnya. “Fokus peningkatan pelayanan dan mempermudah pelayanan serta jemput bola di daerah pegunungan, terpencil dan perbatasan,” tambah Mendagri.

Sementara itu, berkenaan dengan blangko KTP-el, terutama untuk menyelesaikan Print Ready Record (PRR) yang sejak tahun 2012 terakumulasi 3,8 juta lebih, saat ini blangko yang tersedia sebanyak 4,6 juta. Saat ini Kemendagri sedang melakukan pergeseran anggaran TA 2016 sehingga bisa menambah 5 juta blangko untuk mengantisipasi animo masyarakat dalam mengurus identitasnya. Pusat Penerangan Kemendagri dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.

Kepala dinas perhubungan (Dishub) kota Batam, Zulhendri mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tiap tahun mensosialisasikan pada masyarakat di kecamatan sejak 2011. “Untuk mainland bekerjasama dengan satlantas Polresta Barelang dan untuk hinterland dengan syahbandar, kantor pelabuhan dan kepolisian,” katanya.

Disebutkan Zulhendri, Untuk keselamatan agkutan laut, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama factor kesiapan manusia artinya sehat dan tidak sakit dan siap untuk membawa boat pancung. Kedua, peralatan dipastikan baik seperti mesin yang baik dan bahan bakar yang cukup. “Termasuk alat keselamatan life jacket harus dipakai,” imbuhnya.

Menurut Zulhendri, penggunaan life jacket dirasa longgar. Masih banyak pengemudi dan penumpang yang menganggap penggunaan life jacket ini kurang penting. Padahal, standarnya life jacket harus tersedia. “Minimal disimpan dibawah tempat duduk sehingga apabila ada kecelakaan sudah siap,” paparnya.

Selain itu, sebutnya, penyedia layanan pancung juga harus memperhatikan faktor lingkungan atau cuaca. “kalau cuaca tidak baik, jangan dipaksakan,” ujar Zulhendri.

Sementara, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan sangat disayangkan walaupun sosialisasi life jacket dilaksanaksn setiap tahun, tetapi penggunaan life jacket masih kurang. “Disiplin lah dengan aturan yang ada. Kalau ketentuannya harus pakai life jacket ya taati peraturan itu,” katanya.

Menurut Amsakar, terkadang hal ini dianggap kecil dan terkesan cuek, namun bercermin dari kejadian yang lalu yakni tenggelamnya boat pancung Tanjung Pinang – Penyengat, justru hal ini bisa mengancam keselamatan. “Setelah ada kejadian, baru sibuk,” ungkapnya.

Amsakar berharap barang yang telah diserahkan tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurutnya, jaket keselamatan ini sangat penting. “Jangan sampai seperti puisi Chairil anwar, sehari berarti sudah itu mati,” sebutnya.

Dalam peninjauan tersebut, Rudi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam, Yumasnur, Kabid Prasarana jalan Dinas PU Kota Batam, Suratno dan Camat Lubuk Baja, Herman Rozie. Rudi melihat gorong-gorong, taman dan bangunan di sekitar Allium Hotel.

Disampaikan Rudi, pengerjaan penataan Nagoya-Jodoh antara lain pembersihan dan pelebaran gorong-gorong, pelebaran jalan, penataan taman dan median jalan serta penataan ruko dan toko di kawasan tersebut. “Gorong-gorong akan diperbesar dan jalan diatas gorong-gorong tersebut,” katanya.

Selain itu, Rudi juga memerintahkan Lurah untuk mengecek izin penetapan Lahan (PL) bangunan di sekitar proyek pembangunan jalan. Menurutnya, pihaknya akan membongkar bangunan yang ada di row jalan. “Ada toko yang menambah bangunannya sampai row jalan. Ini akan ditertibkan,” sebutnya.

Menurut Walikota, pembangunan jalan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun, katanya, bisa dilakukan bertahap atau multiyear. “Tahun ini dibuat batas atau pengecoran, pengaspalan bisa tahun depan yang penting ditandai jalan tersebut akan dilebarkan,” jelasnya.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Dr.Adyaksa Dault dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Inspektur Upacara mengatakan pembangunan karakter bangsa menjadi fokus bangsa kita kini dan ke depan. Pembangunan sumber daya manusia harus sejalan dengan pembangunan fisik karena kunci keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu diharapkan betul kepada seluruh jajaran pramuka untuk merapatkan barisan bekerjasama secara sinergis untuk mempercepat mewujudkan kaum muda Indonesia yang berkepribadian baik, berkarakter, berwatak handal dalam berfikir dan bertindak serta memiliki jiwa bela Negara.

Namun demikian, kaum muda dewasa ini dihadapkan pada dua masalah besar yaitu yang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah kebangsaan. Masalah sosial mencakup maraknya penggunaan minuman keras, narkoba, pengaruh pergaulan bebas yang berakibat tingginya hubungan seksual pra-nikah, kekerasan dan kriminalitas yang melibatkan kaum muda. Sedangkan masalah kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan hilangnya karakter kebangsaan akibat adanya pengaruh globalisasi.

Gerakan Pramuka yang kini berusia 55 tahun tentu tidak sama kondisi dan suasananya ketika dilahirkan. Perlu rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda. Pramuka hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini. Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, jajaran muspida Kota Batam, para kepala SKPD, para pengurus Kwarcab dan kwaran. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan pada orang-orang yang berjasa dalam perkembangan Pramuka di Kota Batam.